Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa

Nama : Priscillia Stevanies Nicander Putri 

Kelas : G-204 

NPM : 21031010127  

Suatu negara dapat dikatakan bersih dan baik jika memenuhi 4 indikator yakni 

1. Transparansi 

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yag secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

2. Partisipasi 

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

3. Akuntabilitas 

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat halhal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

4. Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.

Secara garis besarnya Indonesia telah melaksanakan dan mengamalkan indikator-indikator tersebut. Dalam penerapan tata kelola pemerintahan, Indonesia menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah sudah menerapkan sejumlah prinsip Good Governance. Konsep Good Governance mulai dikenal sekitar tahun 1990an. Namun Indonesia sendiri mulai mengimplementasikan Konsep Good Governance ini saat setelah krisis moneter serta krisis kepercayaan yang melanda Indonesia di tahun 1998. Prinsip ini diterapkan pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaran pelayanan publik terutama dalam aspek manajemen pelayanan publik. Aspek- aspek yang harus ada didalam pelayanan publik yaitu kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan. Hal itu menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas. Good Governance merupakan salah satu tuntutan reformasi dalam pemerintahan yang baru saat itu. Seiring dengan berkembang waktu, penerapan Good Governance di Indonesia ini sudah mulai terlihat hasilnya. Mulai muncul transparansi anggaran pendapatan serta belanja negara (APBN) dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolahan anggaran pemerintahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Namun masih ada sejumlah kendala dalam penerapan good governance Salah satunya yaitu di Indonesia sendiri sistem akuntansi belum begitu handal untuk pencatatan atau pelaporan intern, integritas dari para aparat Pemerintahan. Standar akuntasi memiliki peran yang sangat penting dalam Good Governance. Sementara itu, kondisi politik dan ekonomi di Indonesia juga bisa jadi masalah yang menghambat pelaksanaan Good Governance.